Tangerang Utara News – Demokrasi pada dasarnya memberikan ruang yg cukup buat seluruh elemen masyarakat untuk berpendapat dan menyampaikan pemikiran.

Oleh karenanya, semua pihak harus menghormati pendapat dari elemen masayarakat yang bersikap kritis terhadap jalannya pemerintahan.

Tetapi perlu juga disadari oleh semua pihak, bahwa pendapat satu orang atau sekelompok masyarakat tersebut tentu tidak bisa disebut sebagai kebenaran yang mutlak dan bersifat tunggal. Dengan kata lain, tidak boleh ada rasa menjadi pihak yang paling benar.

Hal ini disampaikan oleh pengurus Komite Advokasi Daerah Anti Korupsi (KAD) Provinsi Banten Bidang Peternakan, Perikanan dan Kelautan, Yhannu Setyawan kepada awak media TU News pada Jumat, 20 Januari 2023.

“Intinya, semua kalangan juga diperbolehkan untuk menilai secara kritis. Yang penting tujuan kritiknya untuk mendorong percepatan pembangunan, dalam koridor hukum dan untuk kebaikan bersama. Bukan karena hal-hal lain yang tidak terlalu relevan dengan tujuan kritik tersebut,” papar Yhannu Setyawan.

Artinya kata dia, kritik yang ditujukan kepada pemerintah itu harus bertujuan konstruktif, untuk memperbaiki hal-hal yang penting dan sejalan dengan upaya mensejahterakan rakyat. Bukan sekedar untuk mendestruksi atau merusak suasana berjalannya pemerintahan.

“Pemerintahan harus berjalan baik, karena akan berkaitan erat dengan perkembangan iklim dunia usaha yang sehat pula. Suasana yang tidak nyaman, akan berakibat memperburuk kehidupan perekonomian daerah, termasuk kemajuan dunia usaha,” jelasnya.

Masih kaya Yhannu Setyawan, para investor serta pelaku usaha tentunya sangat berharap iklim yang kondusif dan pemerintahan yang berjalan dengan baik, serta sesuai peraturan perundang-undangan.

Situasi politik yang penuh dengan dinamika yang tidak konstruktif, lanjutnya, akan menyulitkan dunia usaha berkembang dan pada akhirnya membuat iklim bisnis serta pertumbuhan ekonomi menjadi melambat.

Kata dia, hal itu akan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat secara luas. Di sisi lain, penyelenggara pemerintahan juga tetap harus mau menerima masukan dan kritikan dari elemen masyarakat. Salah satunya soal reformasi birokrasi.

Pemegang kebijakan teringgi di daerah sambungnya, juga harus berani mengevaluasi jajarannya yang dinilai tidak mendukung program kerjanya. Evaluasi itu penting, mengingat tanggung jawab terselenggaranya pemerintahan yang baik bukan hanya tanggung jawab seseorang.

“Kalangan dunia usaha tentu sangat berharap, kerjasama dari seluruh pihak untuk menghadirkan suasana berpemerintahan yang kondusif bagi perkembangan dunia usaha. Itu point pentingnya,” pungkas Yhannu Setyawan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *