Tangerang Utara News – Ini sebuah kegagalan berfikir dari aktualisasi tindakan stakeholders dalam mengemban amanah suci rakyat. Perihal yang semesti nya mengedepan akal sehat dalam bertindak justru malah mengedepankan emosional. Kita ini hidup di negara yang penuh dengan tata krama dalam menjalan kehidupan sosial terutama pejabat publik yang nota bene nya menjadi contoh bagi masyarakat khalayak. Perbedaan pendapat dan ketidaksamaan berfikir merupakan hal yang lumrah dalam negara demokrasi ini. Tentu setiap individu bahkan pejabat publik bisa mengutarakan pendapat nya sesuai hukum yang berlaku. Hal miris terjadi pada pejabat publik yang berlaku tidak sesuai dengan norma ketika menyampaikan ketidaksamaan terhadap utusan pj yang di kirimkan ke kemendagri oleh ketua dprd. Anggota fraksi golkar melakukan gebrak pintu akibat tidak setuju dengan keputusan ketua dprd kabupaten tangerang. Perihal ketidaksesuaian sikap anggota bisa di komunikasikan terlebih dahulu. Persoalan ini seperti anak kecil yang sedang tantrum apabila kemauan nya tidak di turuti. Ini soal komunikasi politik yang seharusnya sudah paham, jalinan komunikasi di atas rivalitas di utamakan karena sejati nya manusia adalah makhluk sosial bukan manusia yg hidup di zaman prasejarah dahulu kala. Sikap yang dilakukan oleh anggota fraksi golkar sudah melewati batas sebagai pejabat publik, mesti di beri sangksi atau hukuman yang konkret sehingga perilaku tidak sesuai moral ini tidak terulang kembali. Kita juga mengatahui bahwa nama yang di utus akan di proses secara baik melalui administrasi, disini kita bisa mengawal penanggungjawab(pj) bupati apabila nanti ada yang memang sesuai atau tidak secara tidak langsung pasti sudah terseleksi. Apabila sudah terpilih dari hasil administarsi, baru lah kita mengawal keberlangsungan pj bupati ini. Ketika ada yang tidak sesuai kita langsung kritisi dan beri masukan argumentasi yang positif.
Dhimas hadi nugraha, S.E
Aktivis Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia( SEMMI) tangerang
