Tangerang Utara News – Ketua Komite Advokasi Daerah (KAD) Anti Korupsi Provinsi Banten, Tb Hadi Mulyana meminta semua pihak melihat secara jernih persoalan yang ada di Banten.

Kata dia, obyektifitas dalam menilai sesuatu harus dikedepenkan agar tidak muncul persepsi keliru dan berkembang di masyarakat.

Permintaan Tb Hadi Mulyana itu disampaikan menyikapi adanya penilaian miring terhadap sikap dan kinerja Penjabat Gubernur Banten, Al Muktabar belakangan ini.

“Akhir-akhir ini banyak tuntutan dari beberapa elemen yang yang mengatasnamakan masyarakat Banten. Mereka menginginkan agar Penjabat Gubernur Banten diganti. Alasannya, selama Al Muktabar menjadi menjabat tidak ada perubahan apa pun di Banten ini,” ujar Tb Hadi Mulyana.

Namun kata dia, mereka lupa bahwa Al Muktabar baru menjabat kurang lebih enam bulan. Jadi, sangat wajar jika belum ada perubahan yang benar-benar signifikan.

“Kalau kita jernih melihat, ada beberapa hal yang juga harus kita apresiasi dari kinerja Al Muktabar,” ungkap Tb Hadi Mulyana.

Tb Hadi Mulyana mennontohkan, selama Banten jadi provinsi baru terjadi pada masa kepemimpinan Al Muktabar-lah Banten masuk lima besar provinsi dengan inflasi terendah di Indonesia dengan angka 4,56 persen. Sementara nasional 5,51 persen. Menurut dia, itu pencapaian yang harus diapresiasi.

Selain dari itu, dalam upaya pencegahan korupsi di Banten, Al Muktabar berani membuat terobosan dengan membentuk KAD Anti Korupsi Provinsi Banten periode 2022-2025 yang kepengurusannya 95 persen dari pelaku usaha atau swasta.

Hal ini berbanding terbalik dengan KAD periode sebelumnya, yang kepengurusan 90 persen diisi oleh ASN.

“Kalaupun sekarang Al Muktabar belum bisa maksimal melakukan perubahan di Banten, salah satu penghambatanya ada di lapisan bawahnya, yang berkesan membiarkan Penjabat Gubernur berjalan sendiri,” paparnya.

Karena itu, Tb Hadi Mulyana menyarankan agar Al Muktabar segera melakukan evaluasi birokrasi di lingkungan Pemprov Banten.

Dia meyakini Al Muktabar sudah punya catatan untuk jadi bahan evaluasi. Keluhan yang pernah disampaikan oleh beberapa pengusaha di Banten, khususnya terkait dengan proses lelang, adalah bukti nyata belum adanya dukungan dari anak buah Al Muktabar terhadap kinerjanya.

“Saya minta Penjabat Gubernur segera mengevaluasi pejabat yang tidak mampu bekerja, dan bersihkan birokrat Banten dari kepentingan-kepentingan lain,” tegas tokoh pejuang pembentukan Provinsi Banten ini.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *