Tangerang Utara News – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Banten resmi mengeluarkan Surat Keputusan (SK) untuk pembentukan caretaker Kadin Kabupaten Tangerang dalam rangka menggelar Mukab Kadin VII Kabupaten Tangerang.

Dalam Surat Keputusan tersebut, Nomor: SKEP/OO8/DP/KADIN-BANTEND/2O22, ditandatangani oleh Ketua Umum Kadin Provinsi Banten, M Azzari Jayabaya dan diserahkan kepada Ketua Carateker, Syamsul Hariyanto pada Senin, 31 Oktober 2022 bertempat di kantor Kadin Provinsi Banten.

Dari terbentuknya carateker tersebut, maka hasil Mukab VII Kabupaten Tangerang yang sudah digelar pada tanggal 26 Oktober 2022 di Hotel lmperial Aryaduta Karawaci Tangerang, beberapa waktu lalu itu tidak diakui Kadin Provinsi Banten.

Karena tahapan dalam rangkaian kegiatannya tidak mengacu pada pasal 34 ayat (1c) Keppres Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Anggaran Rumah Tangga Kadin, serta pasal 11 dan pasal 13 SK Kadin Indonesia Nomor: Skep/047/DP/VI/2018 tentang Peraturan Organisasi mengenai Pedoman Penyelenggaraan Mukab atau Mukota Kadin.

Dalam keterangannya, ketua Kadin Provinsi Banten M.Azzari Jayabaya menegaskan bahwa dari adanya pelanggaran itu, maka Kadin Provinsi Banten menganggap Mukab Kadin VII Kabupaten Tangerang dinyatakan tidak pernah ada.

“Sesuai pertimbangan tersebut di atas maka Kadin Provinsi Banten membentuk dan mengesahkan susunan dan komposisi pengurus sementara atau caretaker Kadin Kabupaten Tangerang,” kata Azzari dalam keterangannya.

Dalam konteks Carateker sendiri tentunya, ketua Kadin Banten memberikan tugas dan tanggung jawab kepada carateker yang sudah dibentuk dalam mempersiapkan pelaksanaan Mukab VII Kadin Kabupaten Tangerang, selambat-lambatnya 90 hari kalender sejak tanggal surat SK carateker dibentuk.

“Carateker juga wajib menjalankan roda organisasi sebagaimana yang diatur dalam AD dan ART Kadin serta Peraturan Organisasi Kadin. Selain itu Carateker juga harus melaporkan secara berkala kepada Ketua Umum Kadin Provinsi Banten mengenai perkembangan kegiatan,”paparnya.

Diketahui, sebelum Mukab VII Kadin Kabupaten Tangerang dipaksakan digelar, Kadin Provinsi Banten sudah memberikan peringatan untuk menunda Mukab, karena ada beberapa pelanggaran ART dan PO Kadin.(srt/rls)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *