Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto menyatakan pihaknya menghormati pertemuan delapan partai DPR di Hotel Dharmawangsa yang menolak usulan sistem proporsional tertutup coblos partai di Pemilu 2024.
Hasto Kristiyanto menilai pertemuan tersebut merupakan hal yang biasa dalam berpolitik. Sebagai informasi, semua ketua umum politik parlemen kecuali PDI P melakukan pertemuan. Mereka menolak pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dengan sistem proporsional tertutup. Dari seluruh partai di parlemen, hanya PDI P yang menyetujui kembalinya sistem proporsional tertutup.
Namun, Hasto menegaskan partainya akan tetap mengusulkan sistem proporsional tertutup. Dia menilai sistem proporsional tertutup bisa menekan ongkos pemilu yang mahal.
Berdasarkan hasil penelitian Menteri Sekretaris Kabinet (Menseskeb) sekaligus kader PDIP, Pramono Anung, para calon anggota dewan harus mengeluarkan uang Rp5-100 miliar untuk terpilih di DPR.
“Proporsional terbuka dalam penelitian Pramono Anung minimal paling tidak ada yang Rp5 miliar untuk menjadi anggotan dewan, bahkan ada yang Rp100 miliar,” katanya.
Oleh karena itu, saat ini kata Hasto anggota dewan banyak didominasi oleh para pengusaha. Dia menyebut partainya hanya menawarkan solusi untuk masalah tersebut.
Namun begitu, dia menyerahkan sepenuhnya keputusan soal wacana dua sistem tersebu ke MK yang kini tengah menyidangkan perkara tersebut.
“Masalah apapun yang diputus oleh MK, kami taat asas. Karena PDIP bukan pihak yang memiliki legal standing untuk melakukan judicial review,” katanya.
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyampaikan sikap delapan partai politik tersebut.
Mereka mengatakan menolak diberlakukannya proporsional tertutup dan berkomitmen menjaga kemajuan demokrasi di Indonesia yang telah diterapkan sejak reformasi.
Airlangga menyebut, proporsional tertutup merupakan bentuk kemunduran bagi demokrasi Indonesia. Sementara, proporsional terbuka merupakan wujud demokrasi yang berasas kedaulatan rakyat.
“Di mana rakyat dapat menentukan calon anggota legislatif yang dicalonkan oleh partai politik, kami tidak ingin demokrasi mundur!” ujar Airlangga.
Sejumlah elite partai yang menyatakan sikap ini adalah Wakil Ketua Umum PPP H M Amir Uskara, Presiden PKS Ahmad Syaikhu dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Kemudian, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Wakil Ketua Nasdem Ahmad Ali. (AH red)
