Delapan Partai Politik (Parpol) Politik menyatakan sikap menolak Pemilihan Umum (Pemilu) dengan sistem proporsional tertutup. Kedelapan Parpol itu adalah Partai Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat PKS, PAN dan PPP. Namun, dalam pertemuan ini hanya dihadiri tujuh partai politik, sementara Partai Gerindra tidak mengirimkan perwakilannya. “Saya ingin membacakan pernyataan sikap delapan partai politik sehubungan dengan wacana diberlakukan kembali sistem pemilu proporsional tertutup dan telah dilakukan judicial review di Mahkamah Konstitusi,“ ujar Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Minggu (8/1/2023).


“Tadi sepakat bahwa pertemuan ini akan dilanjutkan secara berkala, untuk mengawal sikap partai politik,” ujar Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto usai pertemuan di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Minggu (8/1).

Delapan partai politik yang bertemu yakni:

  1. Ketum PKB Muhaimin Iskandar
  2. Presiden PKS Ahmad Syaikhu
  3. Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)
  4. Ketum PAN Zulkifli Hasan
  5. Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh tidak hadir,

diwakili oleh Sekjen Johnny G Plate dan Waketum Ahmad Ali Pelaksana tugas (Plt)

  • Ketum PPP Muhammad Mardiono tidak hadir, diwakili oleh Waketum Amir Uskara
  • Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto
  • Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan elite Gerindra tidak hadir. Namun, Airlangga mengklaim bahwa Partai Gerindra sepakat

Airlangga kemudian membacakan lima poin hasil kesepakatan, yakni:

  1. Menolak sistem proporsional tertutup dan memiliki komitmen untuk menjaga kemajuan demokrasi di Indonesia
  2. Sistem pemilu dengan proporsional terbuka merupakan pilihan tepat dan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 pada 23 Desember 2008. Sistem ini sudah dijalankan tiga kali pemilu
  3. KPU tetap menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu dengan menjaga netralitas dan independensi sesuai peraturan perundang-undangan
  4. Mengapresiasi pemerintah yang menganggarkan anggaran Pemilu 2024 dan kepada penyelenggara Pemilu, terutama KPU agar tetap menjalankan tahapan Pemilu 2024 sesuai kesepakatan
  5. Berkomitmen untuk berkompetisi dalam Pemilu 2024 secara sehat dan damai dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa agar tetap memelihara stabilitas politik, keamanan dan ekonomi

Airlangga berpandangan, sistem pemilu proporsional tertutup merupakan kemunduran bagi demokrasi Indonesia. Di sisi lain, sistem pemilu proporsional terbuka merupakan perwujudan dari demokrasi yang berasaskan kedaulatan rakyat,. “Di mana rakyat dapat menentukan calon anggota legislatif yang dicalonkan oleh partai politik, kami tidak ingin demokrasi mundur!” tegas Ketua Umum Partai Golkar itu. (AH-red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *