Tangerang Utara News –Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Isran Noor dan seluruh Kepala Desa di Indonesia menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) APDESI Tahun 2022 berlangsung di Balikpapan Sport Convention Center (BSCC/DOME) Kota Balikpapan, pada hari Minggu (18/12/2022).

Dalam Rakornas tersebut, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) menyampaikan  17 keputusan, untuk dijalankan oleh APDESI semua tingkatan sebagai perjuangan organisasi dan keputusan rekomendasi untuk diteruskan kepada Pemerintah Pusat.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat memberikan arahan bahwa Kemendagri selalu siap untuk  mendukung dan memperkuat desa.

“Tolong kita sama-sama sepakat perkuat anak-anak kita di desa agar mereka lebih produktif dan desa menjadi sentra ekonomi baru. Jangan hanya bergantung pada pembangunan di kota sehingga membuat anak-anak kita kesana. Mereka harus bisa survive besar dan sumbangsih dari desa tidak kalah dari kota,” paparnya.

Tito memberikan apresiasi kepada teman-teman APDESI atas dukungan untuk keberlanjutan Pembangunan IKN. Menurutnya, ini memiliki penilaian strategis yang luar biasa bagi Bangsa Indonesia.

“Terima kasih atas dukungan untuk keberlanjutan pembangunan IKN yang saya minta konsisten untuk diperjuangkan,” jelasnya.

Ketua DPP APDESI Surtawijaya mengatakan sesuai dengan arahan dari Menteri Dalam Negeri bahwa Kepala Desa harus benar-benar konsen membangun desa.

Selanjutnya, mengenai Ibu Kota Negara (IKN) sesuai dengan kesepakatan yang sudah di deklarasi di titik nol IKN pada Sabtu (17/12/2022) siang. “Kita sepakat. Ini harga mati, IKN harus dijalankan siapapun nanti pemimpinya ke depan harus melanjutkan pembangunan IKN, karena IKN adalah awal untuk pemerataan pembangunan daerah Se Indonesia,” ujarnya kepada awak media, Minggu (18/12/2022).

Surta mengatakan banyak usulan yang disampaikan APDESI tapi yang pertama APDESI mengusulkan hasil Rakornas bahwa dana desa ini harus benar-benar hak prerogatif masyarakat desa yang atur dan pusat hanya membuat pedoman saja.

“Sementara ini diatur oleh pusat, sehingga pandangan saya amanah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 terganjal oleh aturan tersebut,” terangnya.

Ia berharap untuk percepatan pembangunan desa antar desa yang satu dengan desa yang lain kebutuhan itu sangat berbeda. Oleh karena itu, hak prerogatif ada pada desa. Ini adalah beberapa usulan yang disampaikan dalam Rakornas APDESI. 

Walaupun sebenarnya dana desa ini bisa dikatakan anugerah dan bisa dikatakan musibah. Ia menjelaskan bahwa dikatakan anugerah adalah bersyukur dana desa dapat ke desa akan mempermudah percepatan pembangunan desa tetapi apabila kepala desa salah mempergunakan maka kepala desa akan berhubungan dengan pihak hukum.

Untuk itu, kepala desa harus diperkaya pengetahuannya sehingga dapat meminimalisir kesalahan setiap kepala desa. “Ada advokasi didalamnya, ada bimbingan hukum dan sebagainya. Itu yang penting,” ucapnya.

Rakornas ini dihadiri sekitar 4 ribu orang, terdiri dari internal DPP APDESI mulai dari Dewan Pembina DPP, Majelis Pertimbangan Organisasi, Pengurus DPP dan Pengurus DPD APDESI dari 33 provinsi seluruh Indonesia.

Rakornas Desa ini dilaksanakan selama 3 hari sejak tanggal 16-18 Desember 2022 di BSCC/Dome Balikpapan dan para peserta mendapat pengarahan dari berbagai narasumber terkait dengan pembangunan Desa.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *