Tangerang Utara News – Ketua KAD Anti Korupsi Provinsi Banten, Hadi Mulyana mengaku kecewa atas ketidakhadiran Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia (INI) Provinsi Banten dalam acara FGD Pencegahan Korupsi dalam Proses Perizinan di Provinsi Banten yang digelar di Pendopo Gubernur Banten pada Kamis, 10 Agustus 2023.

Kata dia, tidak hanya dirinya dan Pengurus KAD Anti Korupsi Provinsi Banten lainnya saja yang merasa kecewa. Namun jajaran Satgas Anti Korupsi Badan Usaha (AKBU) KPK pun merasa kecewa.

“Surat undangan untuk Pengurus Wilayah INI Provinsi Banten sudah dikirim beberapa hari sebelum acara digelar. Namun hingga acara selesai digelar, konfirmasi atau jawaban surat itu tidak ada,” ungkap Hadi Mulyana.

Seharusnya kata Hadi Mulyana, ada tiga pihak yang menjadi narasumber yakni, KAD Anti Korupsi Provinsi Banten, Ka Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan INI. Namun karena perwakilan dari INI tidak hadir, maka narasumber hanya dua.

Menurut Hadi Mulyana, FGD ini penting untuk mengetahui permasalahan apa saja yang selama ini dihadapi para pengusaha, terutama para pengembang perumahan di Banten.

Sebab berdasarkan pengakuan beberapa pengembang kepada KAD Anti Korupsi Provinsi Banten, selama ini mereka banyak terkendala dengan persoalan pengurusan izin dan lainnya.

“Nah pihak notaris dan BPN-lah yang tentunya punya jawaban. Karenanya kami berniat menghadirkan para pihak yang kami anggap memiliki jawaban atas banyaknya permasalahan itu,” tegasnya.

Hadi Mulyana mengaku, pihak Satgas AKBU KPK juga mempertanyakan alasan ketidakhadiran Pengurus Wilayah INI dalam acara diskusi itu. Bahkan kata dia, pihak Satgas AKBU KPK pun secara langsung sudah mengundang INI untuk hadir melalui pesan WA dan telepon langsung.

“Tapi, ya tidak ditanggapi. Entah apa alasannya INI tidak hadir. Pengurus KAD Anti Korupsi Provinsi Banten bahkan ada yang berseloroh, INI tidak hadir karena mungkin ada kekhawatiran yang berlebih. Entah apa yang mereka khawatirkan. Kami sangat setuju jika Satgas AKBU KPK meminta klarifikasi atas ketidakhadiran INI dalam acara ini,” pungkas Hadi Mulyana.***

KAD Banten Tawarkan Solusi Antisipasi Korupsi Sektor Perizinan

Trust Banten – Korupsi adalah masalah serius yang dapat merusak integritas, kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga terkait lainnya.

Perilaku koruptif juga menghalangi pertumbuhan ekonomi, menghambat investasi dan yang pasti akan sangat merugikan masyarakat.

Demikian disampaikan Koordinator Bidang Perizinan dan Investasi Komite Advokasi Daerah (KAD) Anti Korupsi Provinsi Banten, Andri Hermawan saat memberikan paparan pada acara FGD bertema Pencegahan Korupsi dalam Proses Perijinan di Provinsi Banten di Pendopo Gubernur Banten pada Kamis, 10 Agustus 2023.

Dalam acara yang digagas KAD Anti Korupsi Provinsi Banten dan Inspektorat Provinsi Banten itu Andri Hermawan mengungkapkan, ada tiga jenis perilaku tindak pidana korupsi.

“Yang pertama gratifikasi swasta aktif dan regulator aktif. Kedua suap menyuap yang melibatkan dua institusi aktif, dan yang ketiga pemerasan yang melibatkan regulator yang aktif dan pihak swasta pasif,” terang Andri Hermawan.

Acara FGD tersebut digelar menurutunya, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang dampak negatif korupsi, terutama di bidang perizinan usaha dan membahas strategi pencegahannya.

Dia menawarkan beberapa solusi terkait dengan upaya pencegahan korupsi di bidang usaha, khususnya swasta. Pertama pentingnya transparansi. Transparansi dalam proses perizinan usaha adalah kunci untuk mencegah korupsi.

“Semakin terbuka dan terbukti prosesnya, semakin sedikit peluang bagi oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan situasi tersebut,” terangnya.

Kedua, penggunaan teknologi. Kemajuan teknologi dapat menjadi alat yang efektif untuk mengurangi interaksi langsung dengan petugas perizinan dan mengurangi kesempatan untuk praktek suap dan pungutan liar.

Ketiga, peran aktif masyarakat dan media. Peran akitf masyarakat sangat penting dalam pencegahan korupsi.

“Kami akan melibatkan masyarakat secara aktif dan mengedukasi mereka tentang hak-hak mereka dalam proses perizinan usaha. Selain itu, media juga memiliki peran krusial dalam mengawasi proses perizinan dan memberitakan praktek korupsi yang mungkin terjadi,” jelasnya.

Keempat, whistle blowing. Menurutnya, melindungi para pelapor yang berani untuk mengungkap praktek korupsi sangat penting.

Kelima, pengawasan dan penegakkan hukum. Hal ini penting untuk memastikan bahwa ada mekanisme pengawasan yang efektif dan penegakkan hukum yang tegas terhadap praktek korupsi di bidang perizinan usaha.

“Terakhir, melibatkan pihak swasta. Melibatkan pihak swasta dalam upaya pencegahan korupsi juga penting sebagai pelaku dan pelapor,” pungkasnya.(Ernawan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *